Persoalan yang dihadapi oleh masyarakat daerah di Indonesia
sangat beragam. Mulai dari Ekonomi, Politik, Pendidikan, Budaya, dan lain-lain.
Provinsi Sumatera Utara khususnya, polemik kehidupan kerap terjadi baik dari
dalam maupun luar masyarakatnya. Diantara dari sekian banyak persoalan tersebut
adalah Pembangunan Infrastruktur khususnya Jalan. Jalan sebagai tempat lalu
lintas orang menjadi perantara satu tempat ke tempat lainnya ini menjadi topik
hangat dalam pemberitaan di media online. Disana dijelaskan betapa mirisnya
peran pemerintah dalam keterlibatannya dalam proses pembangunan demi
kesehteraan rakyat. Selain itu, tranparansi distribusi anggaran dana yang tidak
jelas arahnya. Persoalan ini kemudian menimbulkan keresahan bagi kami pemuda-pemudi
yang berada diibukota dan masih tetap peka atau perduli terhadap persoalan
masyarakat yang tidak tersalurkan Haknya. Negara selaku pemangku kewajiban
lagi, lagi dan lagi gagal menjalankannya dengan baik. Terlihat dari kinerja
yang dilakukan oleh aparatur pemerintah provinsi maupun daerah yang tidak
terbuka masalah penyaluran dana untuk masyarakatnya.
Beberapa kasus infrastruktur jalan diantaranya Pengaspalan
Lapen di Desa Siabal-abal VI Sipahutar Tanpa Plank Proyek[1].
Kondisi pembangunan jalan yang lebih-kurang 1 Km itu tidak menggunakan materi
yang bagus, sehingga kualitas hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Warga
setempat sampai menilai proyek itu adalah proyek gelap yang tidak jelas
anggarannya dari mana dan siapa yang menyalurkan. Ironisnya pemerintah daerah
tidak mengetahui secara jelas akan proyek pengaspalan jalan tersebut.
Transparansi anggaran proyek juga masih tidak jelas, informasi yang seharusnya
menjadi hak rakyat untuk mengetahuinya tidak terpenuhi. Fungsi dari plang
proyek itu sendiri tidak hanya untuk memberikan informasi pada masyarakat,
plang proyek juga sangat penting untuk mengingatkan pelaksanaan proyek terhadap
waktu yang tersisa. Karena makin lama proyek dilaksanakan, makin lama
mengganggu kenyamanan masyarakat pengguna jalan, waktu melaksanakan proyek itu
ada batasnya, makanya lebih transparan pekerjaan proyek semakin bagus.
Lalu dilain daerah di provinsi sumut, permasalahan
Infrastruktur jalan masih terdengar jeritannya seperti Jalan Raharja Sidomulyo
medang Deras yang Rusak Parah dikarenakan tidak adanya saluran drainase, jika
hujan turun maka air akan menggenangi lubang di badan jalan. Rusaknya jalan ini
dibiarkan sampai kurun waktu dua tahun. Selain itu, Program Bedah Rumah di
Dairi Diduga bermasalah. Lagi-lagi problem
transparansi anggaran yang di salurkan oleh Pemerintah setempat untuk
masyarakat menjadi hal yang sangat vital untuk di ungkapkan. Kementerian
Perumahan Rakyat di Kabupaten Dairi yang memiliki program bedah rumah itu itu
belum tuntas dilaksanakan. Sampai pernyataan yang diberikan oleh kalangan DPRD
Dairi dan berbagai sumber, uang untuk pembangunan rumah warga miskin sisa
lebih-kurang Rp. 1,5 M dan tidak diketahui secara jelas kemana distribusinya.
Banyak sekali polemic yang dihadapi Indonesia ini khususnya
masyarakat daerah bahkan pelosok sekalipun. Kepekaan maupun keperdulian
pemerintah tidak dirasakan oleh masayarakat, dampaknya sangat membuat
kegelisahan bagi yang lain serta menimbulkan kekhawatiran bagi bangsa dan
Negara Indonesia. Kasus yang terjadi baru-baru ini yaitu, karena tidak
diperhatikannya masyarakat pelosok perbatasan antar Negara di Provinsi
Kalimantan terhadap berbagai persoalan diantaranya harga bensin yang mencapai
30.000 per liternya, kemudian tiang tower yang dibangun pemerintah rusak
sehingga kebutuhan mereka untuk komunikasi mendapatkan serta memberikan
informasi tidak begitu dapat diharapkan. Akibatnya mereka mengancam pemerintah
Indonesia untuk bergabung dengan Malaysia dan menancapkan bendera Negara
tersebut ke tanah air yang tidak pantas untuk dikibarkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar